KINIGORONTALO.COM – Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo dalam rangka Pemberian Bantuan secara simbolis kepada keluarga Risiko Stunting, Peninjauan Rumah Data Kependudukan, Peninjauan Pelayanan KB sekligus Pengukuhan Pengelola Rumah Data Kependudukan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Dra. Hartati Suleman, M.Pd bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarti, S.Si.,M.Eng.
Kunjungan tersebut untuk Fasilitasi dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas serta Lounching Rumah Data Kependudukan di Rumah Data Kependudukan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Selasa (24/10/2023).
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarti, S.Si.,M.Eng. mengucapkan terimakasih kepada penjabat Gubernur dan Bupati atas komitmenya terhadap pelaksanaan kampung keluarga berkualitas di provinsi Gorontalo.
“Sesuai laporan di website kampung Keluarga berkualitas sudah terbentuk 494 KKB atau 92 persen, target yang harus terbentuk pada tahun 2023 ini sebanyak 534 KKB. Dan bahkan terdapat salah satu kabupaten yaitu Pohuwato telah 100 persen desa dan kelurahan terbentuk KKB”.
Menurutnya, sejarah Kampung Keluarga Berkualitas ini dulunya bernama kampung keluarga berencana yang pada saat itu mulai digaungkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, waktu itu sebagai wujud nawacita maka dimulai dari daerah yang marjinal, yang terisolir, tertinggal dan terbelakang, sehingga kampung keluarga berencana pada waktu itu lebih diutamakan untuk memajukan suatu daerah yang tertinggal, orientasinya masih pada kuantitas.
Akan tetapi, sejak diterbitkanya inpres nomor tiga tahun 2022 tentang Optomalisasi kampung keluarga berkualitas, maka ada pergeseran dari kuantitas menjadi kualitas. Kalau dulu lebih menekankan pada Total Fertility Rate (TFR) yang harus turun, dan capaian TFR sampai tahun 2022 secara nasional 2,1 dan capaian Provinsi Gorontalo mencapai 2,3 jadi masih perlu diturunkan lagi 0,2 point.
Lebih lanjut kata Bonivasius, Ketika sudah bergeser menjadi kampung keluarga berkualitas, maka orientasinya pada individu yaitu kualitas SDM yang sehat, cerdas dan sejahtera. Untuk keluarga orientasinya adalah keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia sesuai dengan indeks pembangunan keluarga yang telah ditetapkan 3 komponen yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Ketentaraman didalamnya termasuk harapanya status didalamnya jelas, jd tidak ada keluarga yang tidak jelas, ada statusnya, ada kartu keluarganya, ada buku nikahnya, tidak ada keluarga yang status pernikahan yang dibawah tangan.
“Ketika kemudian bergeser menjadi kualitas, maka kampung keluarga berkualitas tidak lagi berangkat dari daerah yang terisolir, termarjinalkan, tetapi dalam inpres ini semua desa/kelurahan diharapkan akan menuju menjadi kampung keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas ini dalam juklaknya ada klasifikasi kampung keluarga yang masih dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan strata kampung keluarga berkualitas mencapai pada strata yang tertinggi yaitu yang berkelanjutan,” ucapnya.
Inpres ini ditujukan kepada 13 kementrian/lembaga dan Gubernur, Bupati dan walikota. Ada 4 hal yang dalam inpres ini yang diperintahkan kepada kita semua :
- Data keluarga dan kependudukan semuanya harus jelas di semua kampung keluarga berkualitas ini. Bentuk aktivitas yang ada di sini yaitu adanya Rumah Data Kependudukan. RDK ini akan menjadi pusat data yang akan menjadi rujukan untuk setiap kebijakan program, penelitian dan mendukung satu data indonesia.
- Perubahan perilaku didalam keluarga. Remaja yang mengalami gangguan mental masih cukup tinggi, oleh karena itu peran keluarga sebagai tempat untuk membesarkan dan membangun karakter SDM itu sangat penting sekali.
- Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan keluarga. Dalam hal ini tentu penekananya adalah layanan pendidikan dan layanan kesehatan keluarga.
- Penataan lingkungan, dalam inpres ini ditekankan pada penataan rumah layak huni, sanitasi air bersih dan jamban. Sehingga bapak/ibu yang saya hormati citra kampung keluarga berkualitas adalah pasti terdiaknosis dengan baik data-datanya rapi, kalau mau ada riset dikampung itu pasti senang dan kalau ada kementrian/lembaga atau dinas yang mau intervensi pasti sasaranya tepat. Yang berikutnya tidak ada keluarga yang tidak terlayani apabila keluarga itu mengalami permasalahan baik masalah kemiskinan, sosial, kesehatan dan pendidikan. Juga termasuk pendampingan Catin, ibu hamil dan keluarga yang ada anak stunting. Salah satu kegiatan untuk menurunkan stunting kegiatanya adalah Dapur sehat atasi stunting.
Permasalahan kekesarasan pada anak juga diharapkan menurun secara drastis di dalam kampung keluarga berkualitas tersebut. Masalah pernikahan dini dan perceraian juga semoga turun atau bahkan mudah-mudahan tidak ada dikampung keluarga bekualtas. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik kita semua bagaimana agar menjadi keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
Oleh karena itu dukungan dari bapak Bupati/walikota sangat kita harapkan agar harapan dari bapak presiden yaitu kualitas individu dan keluarga bisa tercapai.
Untuk itu, Dalam rangka mendukung pelaksanaan program bangga kencana, BKKBN melalui dana BOKB yang diberikan kepada kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sebesar Rp 23.802.612.000 dan khusus untuk dukungan kampung keluarga berkualitas sebesar Rp 2.456.500.800, setiap tahunya bertambah jumlah dukungan anggaranya.
“Kami mohon perhatian dari Gubernur dan Bupati agar realisasi anggaran BOKB tersebut bisa terlaksana sesuai jadwal ditahun berjalan, karena jika ada silva ini akan berpengaruh terhadap tambahan dukungan anggaran ditahun berikutnya,” tutupnya.
