KINIGORONTALO.COM – Pernyataan Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang mendorong penguatan program Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) demi kesejahteraan anggotanya tentu menjadi angin segar bagi para pegawai. Namun, apakah komitmen ini benar-benar dapat terwujud di tengah keterbatasan anggaran dan berbagai kendala birokrasi yang masih menjadi masalah klasik?
Dalam rapat bersama jajaran KORPRI Kota Gorontalo, Ismail menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran serta pengembangan unit usaha KORPRI seperti KORPRI Mart dan KORPRI Travel. Namun, ide ini bukanlah hal baru. Pengembangan unit usaha serupa telah digaungkan di banyak daerah, tetapi implementasinya sering kali jauh dari ekspektasi. Pertanyaannya, apakah KORPRI Kota Gorontalo memiliki strategi yang lebih konkret untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini? Ataukah ini sekadar wacana tanpa arah yang jelas?
Lebih lanjut, Ismail menyebutkan perlunya memperluas unit KORPRI ke SLTP dan Puskesmas, serta skema outsourcing bagi tenaga honorer. Ini menunjukkan kesadaran akan nasib tenaga honorer yang kerap kali berada dalam ketidakpastian. Namun, skema outsourcing justru bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini dapat memberi peluang kerja yang lebih terstruktur, tetapi di sisi lain, outsourcing sering kali dikritik karena justru memperpanjang ketidakpastian status tenaga kerja dan mengurangi hak-hak mereka dibandingkan dengan pegawai tetap.
Tidak dapat dimungkiri, KORPRI memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan anggotanya. Namun, tanpa kejelasan dalam strategi pendanaan dan implementasi, program-program ini berisiko hanya menjadi janji kosong. Jika benar-benar serius ingin memperkuat peran KORPRI, pemerintah daerah harus lebih transparan dalam perencanaan anggaran serta memberikan solusi konkret terhadap persoalan tenaga honorer, bukan sekadar menawarkan wacana yang menggantung di udara.
Sejauh ini, janji penguatan KORPRI masih sebatas gagasan di atas kertas. Masyarakat, terutama para pegawai dan tenaga honorer, tentu menunggu realisasi nyata dari berbagai program ini. Jika pemerintah hanya berhenti pada retorika tanpa aksi nyata, maka pertemuan semacam ini tak ubahnya sekadar seremonial belaka, tanpa dampak berarti bagi kesejahteraan anggota KORPRI yang seharusnya menjadi prioritas utama.
