KINIGORONTALO.COM – Yayasan Advokasi Inklusi Disabilitas dan Riset Aksi Network (AIDRAN) telah menyelesaikan sebuah proyek penelitian tentang peran inklusi digital dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas yang berlangsung di di Auditorium Hotel Damhil, Rabu (6/3/2024).
Kedutaan Besar Inggris Jakarta, melalui Program Akses Digital Indonesia-Inggris dan berkolaborasi dengan mitra lokal AIDRAN (Yayasan Advokasi Inklusi Disabilitas dan Riset Aksi Network).
Proyek penelitian berdurasi delapan bulan bertajuk ‘Move It 2023: Promoting Digital Inclusion to Enhance Access to Quality and Accessible Education for Students with Disabilities’. Pengumpulan data dilakukan di tiga lokasi yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato.
Fokus penelitian ini adalah menginvestigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya akses pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas meskipun sudah ada peraturan pemerintah tentang pendidikan inklusif.
Penelitian ini, melihat peran teknologi penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Temuan penelitian ini akan digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan dan memperkuat kapasitas tenaga pendidik untuk menerapkan praktik pembelajaran yang lebih inklusif di semua tingkat sekolah.
Kedutaan Besar Inggris Jakarta dan AIDRAN menyelenggarakan acara Gorontalo untuk meluncurkan temuan penelitian, termasuk hambatan-hambatan terhadap pendidikan inklusif di Indonesia Timur yang berhasil diidentifikasi, khususnya di Provinsi Gorontalo.
Diskusi juga, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak penyandang disabilitas terhadap akses pendidikan.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dominic Jermey, mengatakan, akses digital dan teknologi dapat memainkan peran penting dalam membantu menjadikan pendidikan lebih inklusif.
“Penelitian AIDRAN kini dapat diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia Timur sehingga akses pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas dapat terus ditingkatkan. Pemerintah Inggris berkomitmen untuk memperjuangkan keseteraan dan seiring perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Inggris dan Indonesia tahun ini”.
Dominic Jermey berharap, dapat memberikan dukungan lebih lanjut untuk titik temu antara akses digital dan pendidikan di Indonesia sehingga bersama-sama kita dapat memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal, sehingga memberikan manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat. Bersama kita Bisa!”.
Pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo, Ismail Pakaya, mengatakan, Provinsi Gorontalo sangat menyadari pentingnya memberikan dukungan maksimal kepada siswa penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses pendidikan dengan baik dan mencapai potensi maksimal mereka.
“Kami mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Untuk itu, kami menyambut baik insiatif Kedutaan Besar Inggris Jakarta melalui mitra lokal AIDRAN dalam mendorong pendidikan inklusif yang lebih berkualitas”.
Koordinator Program Nasional AIDRAN (Advokasi Inklusi Disabilitas dan Riset Aksi Network), Rahmatul Furqan, mengatakan, proyek penelitian Move It 2023 kami berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Tujuan utama dari acara peluncuran hasil penelitian di Gorontalo ini adalah untuk mengomunikasikan temuan penelitian, wawasan, dan rekomendasi kami secara efektif kepada pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di wilayah tersebut.
“Kami berharap temuan peneltian ini dapat membawa perubahan positif, khususnya dalam hal regulasi dan komitmen kebijakan, sehingga kapasitas pendidik dalam menerapkan praktik pembelajaran yang lebih inklusif di sekolah dapat diperkuat”.
Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Eduart Wolok, mengatakan, pendidikan inklusif merupakan sebuah keharusan bagi UNG.
“Oleh karena itu, kami terus meningkatkan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah Inggris melalui insiatif Move it 2023, yang memungkinkan kami untuk berkolaborasi lebih aktif dan mendukung upaya kami dalam mencapai pendidikan inklusif. Begitu pula dengan kuota mahasiswa baru bagi penyandang disabilitas. Hal ini kami lakukan sebagai perwujudan UUD 1945 tentang pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk bagi penyandang disabilitas”.
