KINIGORONTALO.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Gorontalo kembali diwarnai dengan berbagai permasalahan klasik yang belum terselesaikan, mulai dari distribusi logistik hingga penggunaan teknologi dalam penghitungan suara. Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah tantangan yang berulang setiap pemilu, namun tampaknya belum mendapat solusi yang efektif.
Salah satu masalah utama yang mencuat adalah keterlambatan distribusi logistik dan ketidaktertiban dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banyak TPS yang mengalami keterlambatan pembukaan, antrean panjang pemilih, hingga permasalahan teknis seperti kesalahan pengisian formulir. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman sebagian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terhadap prosedur yang seharusnya diterapkan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, data menunjukkan bahwa lebih dari 53.000 surat pemberitahuan pemilih (C.Pemberitahuan-KWK) tidak terdistribusi di seluruh wilayah Gorontalo. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem penyelenggaraan pemilu dan transparansi dalam pencatatan pemilih. Kota Gorontalo menjadi daerah dengan jumlah pemilih tidak terdata terbesar, mencapai 16.354 orang.
Selain itu, penggunaan teknologi SIREKAP yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi justru menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah saksi melaporkan adanya perbedaan data antara saksi dan penyelenggara pemilu, yang menimbulkan keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Ketidakpahaman dalam mengoperasikan sistem ini berisiko menambah ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pilkada.
Menanggapi berbagai permasalahan ini, Hendrik Imran, anggota KPU Provinsi Gorontalo, mengakui adanya kendala dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, tetapi menegaskan bahwa berbagai langkah mitigasi telah dilakukan.
“Kami menyadari masih ada kendala dalam pendistribusian logistik dan kesalahan teknis di TPS. Namun, KPU terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar. Salah satu langkah yang kami dorong adalah penguatan pelatihan bagi petugas di lapangan serta optimalisasi teknologi SIREKAP agar lebih mudah digunakan dan akurat dalam rekapitulasi hasil suara,” ujar Hendrik Imran.
Sebagai langkah perbaikan, KPU Gorontalo merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu, optimalisasi distribusi logistik, serta penguatan pengawasan di lapangan. Namun, apakah langkah-langkah ini cukup untuk memastikan Pilkada yang lebih baik di masa depan? Ataukah permasalahan yang sama akan kembali muncul di pemilu berikutnya? Yang jelas, tanpa perbaikan sistemik dan pengawasan ketat, tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Gorontalo akan terus berulang.
