KINIGORONTALO, PROVINSI GORONTALO – Pemerintah daerah Kesulitan menangani tengkes berdasarkan data SSGI karena tidak diberi tahu siapa dan dimana balita gizi kurang. Senin (19/6/2023).
Dari data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang angkanya jauh lebih kecil dari SSGI.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta data dan alamat Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diserahkan ke pemerintah daerah untuk penanganan tengkes (stunting), agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tahu siapa dan di mana bayi tengkes diintervensi.
“Saya juga baru tahu data stunting (SSGI) di Gorontalo itu tidak by name by adress. Misalnya 6,4 persen stunting di Pohuwato itu by name by adress tidak ada karena yang menghitung pusat dan tidak melibatkan pemerintah daerah,” Ungkap Ismail Pakaya.
Lanjutnya bahwa data SSGI menyebut ada 23,08 persen atau 83.313 balita di Provinsi Gorontalo yang beresiko tengkes. Di sisi lain, data e-PPGBM yang diisi dari tingkat desa hanya sekitar empat ribuan balita.
Data SSGI 2022 menyebutkan prevelensi tengkes di Provinsi Gorontalo sebesar 23,8 persen. Di Kota Gorontalo sebesar 19,1 persen, Kab. Gorontalo 30,8 persen dan Bone Bolango 22,3 persen. Kabupaten Boalemo, Gorut dan Pohuwato masing masing 29,9 persen, 29,3 persen dan 6,4 persen.
rilis pemprov/koinfotik
